Pendahuluan
Dunia sedang berada di titik kritis dalam menghadapi krisis iklim. Salah satu sektor yang selama ini kurang mendapat sorotan publik namun memiliki kontribusi besar terhadap emisi karbon global adalah sektor pengiriman barang melalui laut (shipping industry). Lebih dari 80% perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, dan kapal-kapal besar ini menghasilkan sekitar 3% dari total emisi karbon global setiap tahunnya.
Meskipun persentasenya tampak kecil, angka tersebut setara dengan gabungan emisi dari negara-negara industri besar seperti Jerman atau Jepang. Setelah bertahun-tahun perdebatan dan penundaan, pada tahun 2025 komunitas internasional akhirnya mencapai kesepakatan global pertama untuk menerapkan pajak karbon (carbon fee) pada emisi gas rumah kaca dari sektor pengiriman. Kesepakatan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya dunia menuju ekonomi rendah karbon.
Latar Belakang Masalah
Selama beberapa dekade, industri pelayaran laut beroperasi di bawah regulasi yang relatif longgar dalam hal emisi karbon. Sebagian besar negara tidak memiliki mekanisme khusus untuk mengatur gas buang kapal, karena aktivitasnya sering melintasi perairan internasional di luar yurisdiksi nasional.
Organisasi Maritim Internasional (IMO – International Maritime Organization) telah lama menjadi badan yang mengawasi keselamatan dan standar lingkungan di laut, namun hanya pada tahun-tahun terakhir mulai menekan isu dekarbonisasi. IMO menargetkan net-zero emission pada tahun 2050, tetapi untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kebijakan yang konkret dan terukur.
Selama ini, biaya bahan bakar fosil (marine fuel atau bunker fuel) yang digunakan kapal besar tidak memperhitungkan biaya lingkungan yang ditimbulkannya. Akibatnya, tidak ada insentif ekonomi yang kuat bagi perusahaan pelayaran untuk beralih ke bahan bakar alternatif seperti metanol hijau, amonia, atau hidrogen. Pajak karbon yang disepakati tahun ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki “kegagalan pasar” tersebut.
Isi Kesepakatan Pajak Karbon Global
Kesepakatan yang disetujui pada pertengahan tahun 2025 ini melibatkan lebih dari 190 negara anggota IMO. Intinya adalah menerapkan biaya karbon global terhadap setiap ton emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan kapal dagang internasional.
Beberapa poin utama dari kesepakatan tersebut antara lain:
-
Pengenaan Biaya Emisi
-
Setiap kapal yang beroperasi dalam perdagangan internasional akan dikenakan biaya sebesar 100 dolar AS per ton CO₂ yang dihasilkan.
-
Angka ini akan dievaluasi setiap dua tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan harga energi dan target iklim global.
-
-
Dana Transisi Energi Maritim
-
Sekitar 40% dari total pendapatan pajak karbon ini akan dialokasikan ke “Maritime Transition Fund”, yaitu dana global untuk membantu negara berkembang dan kepulauan kecil (seperti Maladewa, Fiji, Kiribati) dalam beralih ke pelabuhan dan kapal rendah emisi.
-
-
Insentif Teknologi Bersih
-
Kapal yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan (seperti bio-fuel, e-methanol, atau hidrogen) akan mendapat diskon pajak hingga 50%.
-
Hal ini diharapkan mempercepat inovasi di bidang kapal listrik, desain efisien, dan manajemen logistik digital.
-
-
Pengawasan dan Transparansi
-
Semua kapal diwajibkan melaporkan konsumsi bahan bakar dan data emisi ke dalam sistem pelacakan global berbasis satelit.
-
Data tersebut akan diverifikasi oleh lembaga independen agar tidak terjadi manipulasi.
-
Dampak Ekonomi
Kebijakan ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Beberapa perusahaan pelayaran besar mengkhawatirkan kenaikan biaya operasional yang dapat meningkatkan tarif logistik internasional. Namun, para ekonom berpendapat bahwa dampak kenaikan harga terhadap konsumen akhir relatif kecil — diperkirakan kurang dari 1% terhadap harga barang di pasar global.
Sebagai ilustrasi, sebuah kapal kontainer besar yang mengangkut lebih dari 200.000 ton barang mungkin menghasilkan sekitar 15.000 ton CO₂ dalam satu perjalanan trans-Pasifik. Dengan pajak baru ini, tambahan biaya sekitar 1,5 juta dolar AS per perjalanan akan dikenakan. Namun ketika biaya tersebut dibagi ke jutaan produk di dalam kapal, pengaruhnya terhadap harga satuan barang seperti pakaian, elektronik, atau makanan menjadi sangat kecil.
Sebaliknya, keuntungan dari kebijakan ini sangat besar dalam jangka panjang. Dengan mekanisme pajak karbon, industri pengiriman akan memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk berinvestasi dalam teknologi bersih, sehingga menciptakan pasar baru di bidang energi terbarukan dan inovasi maritim.
Dampak terhadap Negara Berkembang
Salah satu isu paling sensitif dalam negosiasi ini adalah keadilan bagi negara berkembang. Banyak negara kepulauan dan negara miskin bergantung pada pengiriman laut untuk kebutuhan pokok dan ekspor mereka. Pajak tambahan bisa memperberat beban ekonomi mereka jika tidak disertai dukungan.
Oleh karena itu, kesepakatan ini mencakup komponen solidaritas internasional. Seperti disebutkan, sebagian dana pajak akan dialokasikan untuk:
-
Membangun pelabuhan ramah lingkungan yang menggunakan energi terbarukan.
-
Mendanai penelitian bahan bakar alternatif untuk negara yang belum memiliki teknologi tersebut.
-
Melatih tenaga kerja maritim dalam teknologi kapal hijau.
Dengan begitu, negara-negara berkembang tidak hanya menjadi korban kebijakan baru, tetapi justru ikut mendapat manfaat jangka panjang.
Perspektif Lingkungan
Dari sisi lingkungan, manfaat kebijakan ini bisa sangat besar. Menurut proyeksi IMO, pajak karbon ini dapat mengurangi hingga 30% emisi sektor pelayaran pada tahun 2035, jika diiringi investasi dalam bahan bakar alternatif.
Selain itu, pengurangan emisi karbon di sektor maritim memiliki efek domino terhadap kualitas udara di kawasan pelabuhan, yang selama ini menjadi sumber polusi sulfur dan nitrogen. Kota-kota besar seperti Singapura, Rotterdam, dan Los Angeles berpotensi mengalami penurunan signifikan dalam tingkat polusi udara akibat kapal.
Inovasi yang Didorong oleh Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon telah memicu gelombang inovasi baru dalam teknologi kapal. Beberapa contoh yang kini sedang dikembangkan:
-
Kapal bertenaga angin modern dengan layar otomatis dan sistem turbin udara.
-
Kapal listrik berbasis baterai padat (solid-state battery) untuk jarak pendek.
-
Sistem efisiensi energi menggunakan algoritma AI untuk mengoptimalkan rute laut dan kecepatan kapal.
-
Metanol dan amonia hijau yang diproduksi dari energi surya dan angin sebagai bahan bakar alternatif tanpa karbon.
Dengan adanya tekanan ekonomi dari pajak karbon, perusahaan-perusahaan besar kini berlomba-lomba mengadopsi teknologi ini untuk menekan biaya jangka panjang.
Reaksi Dunia Usaha
Meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran, sejumlah perusahaan pelayaran besar menyambut positif kebijakan ini. Mereka melihatnya sebagai langkah yang tidak bisa dihindari untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis.
Perusahaan seperti Maersk, MSC, dan CMA-CGM bahkan telah menandatangani komitmen untuk mencapai net-zero sebelum tahun 2050 dan mulai memesan kapal berbahan bakar metanol. Sebagian perusahaan juga melihat peluang baru dalam pemasaran produk ramah lingkungan, karena banyak konsumen global kini menuntut rantai pasok yang lebih hijau.
Tantangan Implementasi
Tentu saja, tantangan besar masih ada. Beberapa di antaranya meliputi:
-
Kesulitan dalam pengawasan dan verifikasi data emisi kapal kecil atau kapal dari negara yang belum memiliki infrastruktur digital.
-
Risiko perpindahan rute perdagangan (carbon leakage), di mana perusahaan mencoba menghindari pajak dengan mengubah jalur pelayaran ke wilayah yang lebih longgar aturannya.
-
Perlunya standarisasi bahan bakar alternatif agar kompatibel di seluruh pelabuhan dunia.
Namun, para ahli meyakini bahwa dengan kerja sama antarnegara dan dukungan teknologi, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap.
Kesimpulan
Kesepakatan global untuk menerapkan pajak karbon pada sektor pengiriman laut bukan sekadar kebijakan ekonomi — ini adalah sinyal moral dan politik global bahwa dunia akhirnya serius mengatasi perubahan iklim hingga ke sektor yang paling kompleks.
Langkah ini akan mempercepat transformasi menuju industri pelayaran yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Walaupun tantangannya besar, manfaat jangka panjangnya bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan stabilitas ekonomi dunia jauh lebih besar.
Seperti kata Sekretaris Jenderal IMO dalam pidato penutup pertemuan:
“Lautan menghubungkan kita semua. Karena itu, menjaga laut dari polusi karbon bukan hanya tanggung jawab pelaut — tapi tanggung jawab seluruh umat manusia.”